Kapolri: Cooling System Terus Diupayakan Cegah Polarisasi Saat Pilkada Serentak

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa upaya mencegah terjadinya polarisasi dalam Pilkada serentak 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan terus menggelar Operasi Nusantara Cooling System.

"Tentunya kami concern terkait dengan masalah potensi polarisasi yang akan terjadi karena ini dilakukan serentak, maka kami menggelar Satgas Nusantara Cooling System, " jelas Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (11/11/24).

Jenderal Sigit menyebut, pada hasil survei Global Risk Report 2024 menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi faktor utama terjadinya polarisasi saat pilkada. Polri pun telah melakukan sejumlah upaya dalam memitigasi hal itu.

"Kita tahu dari hasil survei Global Risk Report 2024, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat pertama dan berpotensi dapat mengganggu keamanan, termasuk tentunya penyelenggaraan pilkada 2024, " ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan bahwa jajarannya turut menggandeng Komdigi dalam melakukan pemblokiran laman yang menyebarkan berita bohong. Polri juga akan menggelorakan narasi besar menjaga persatuan di atas kepentingan golongan selama proses gelaran pilkada serentak.

Dibeberkannya, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa kegiatan sambang, sosialisasi dan patroli siber. Jajarannya juga sudah menggelorakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok.

Lebih lanjut Jenderal Sigit menyampaikan, langkah-langkah kontra-polarisasi itu dapat menurunkan polarisasi menurut survei. Meski begitu, Kapolri mengatakan pihaknya terus berkomitmen menumpas permasalahan ini lantaran belum hilang sepenuhnya.

"Alhamdulillah dari penelitian Soderborg dan juga Burhanuddin Muhtadi, tingkat polarisasi masyarakat Indonesia turun signifikan berkat upaya kontra-polarisasi berupa cooling system. Namun kita sadari bahwa polarisasi di Indonesia tidak hilang sepenuhnya karena masih ada garis pemisah terkait dengan masalah identitas tertentu, isu SARA, masalah ekonomi dan kesenjangan, dan hal-hal yang bersifat laten yang dapat dimobilisasi. Ini tentunya menjadi perhatian kami, " jelas Kapolri. (Humas/Spyn)